Demo Tolak LKPJ
Julianto Mapaliey: Massa Demo Tolak LKPJ Dibayar Rp 50 Ribu per Orang
Kader Golkar Toraja Utara ini menjelaskan, dirinya sempat mewawancarai salah satu warga saat hendak berangkat menuju kantor DPRD Toraja Utara.
Penulis: Freedy Samuel Tuerah | Editor: Donny Yosua
TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Ratusan massa menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Toraja Utara, Rantepao, Senin (5/6/2023) pagi Wita.
Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Toraja Utara itu menggelar aksi tolak rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dikeluarkan DPRD Toraja Utara.
Massa berorasi menolak rekomendasi LKPJ dari DPRD Toraja Utara dengan alasan bahwa isi rekomendasi tersebut banyak yang merugikan masyarakat.
Anggota DPRD Toraja Utara, Julianto Mapaliey mengatakan bahwa ada oknum yang membayar warga untuk turun melakukan aksi tolak LKPJ.
Kader Golkar Toraja Utara ini menjelaskan, dirinya sempat mewawancarai salah satu warga saat hendak berangkat menuju kantor DPRD Toraja Utara.
"Iya benar adanya dugaan oknum massa aksi yang mengiming-imingi warga sebesar Rp 50 ribu rupiah untuk mengikuti demo sebagai massa bayaran," ujar Julianto kepada Tribun Toraja.
Baca juga: Nyaris Ricuh, Massa Aksi Tolak LKPJ di DPRD Toraja Utara Adu Mulut dengan Aparat
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Toraja Utara ini juga menjelaskan bahwa dirinya siap mempertanggungjawabkan ucapannya.
"Saya punya videonya terkait hal tersebut," singkatnya.
Julianto mengatakan sangat disayangkan jika dugaan tersebut benar.
Baca juga: BERITA FOTO: Massa Gelar Aksi Tolak LKPJ di Gedung DPRD Toraja Utara
Nyaris Ricuh, Massa Aksi Tolak LKPJ di DPRD Toraja Utara Adu Mulut dengan Aparat |
![]() |
---|
BERITA FOTO: Massa Gelar Aksi Tolak LKPJ di Gedung DPRD Toraja Utara |
![]() |
---|
Oknum ASN Toraja Utara Hadir dan Ikut Barisan di Lokasi Aksi Tolak LKPJ |
![]() |
---|
BREAKING NEWS: Ratusan Massa Gelar Aksi Tolak Rekomendasi LKPJ di Gedung DPRD Toraja Utara |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.