MK Larang Polisi Aktif Rangkap Jabatan Sipil, Pemerintah: Siap Laksanakan Putusan

Sejumlah perwira aktif diketahui menempati posisi strategis seperti staf ahli maupun pejabat eselon satu.

Berdasarkan keputusan MK, anggota Polri hanya dapat menempati jabatan sipil apabila sudah berhenti atau pensiun dari dinas kepolisian.

MK menilai, rangkap jabatan tersebut berpotensi mengaburkan profesionalitas Polri dan bertentangan dengan prinsip pemisahan antara fungsi penegakan hukum dan administrasi sipil.

Baca juga: Guru SMAN 1 Luwu Utara yang Sempat Dipecat Ungkap Kebobrokan Penyidik Polisi, Kapolda Kirim Propam

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan setiap keputusan lembaga tinggi negara tanpa pengecualian.

“Setiap keputusan lembaga tinggi negara, apalagi Mahkamah Konstitusi, harus dihormati dan dijalankan tanpa pengecualian,” tegasnya.

(*)