TRIBUNTORAJA.COM -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menggelontorkan anggaran Rp2,45 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan tahun 2025. 

Anggaran ini untuk lima paket proyek multiyears preservasi jalan di 15 kabupaten dan kota.

Paket 1 mencakup perbaikan ruas jalan di Kota Makassar, Gowa, Sinjai, dan Bulukumba dengan anggaran Rp539,25 miliar.  

Paket 2 menggarap ruas di Gowa, Makassar, Takalar, dan Jeneponto senilai Rp292,43 miliar. 

Paket 3 mencakup wilayah Pinrang, Enrekang, Sidrap, Soppeng, Barru, dan Tana Toraja dengan anggaran Rp528,94 miliar.  

Paket 4 meliputi Barru, Soppeng, Wajo, dan Bone dengan anggaran Rp681,75 miliar. 

Terakhir, paket 5 menangani ruas di Bone, Soppeng, Pangkep, dan Barru senilai Rp417,70 miliar.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, memprotes lima paket proyek tersebut hanya menyentuh 15 kabupaten dan kota.

Sementara jumlah daerah di Sulsel 24 kabupaten dan kota.

“Saya melihat ini tidak adil. Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, ada delapan daerah yang sama sekali tidak mendapat bagian," kata Kadir Halid. 

Yaitu Luwu Raya, Toraja Utara, Bantaeng, Selayar, dan Kabupaten Maros, juga tidak mendapat bantuan.

Kadir menilai, jika berbicara soal pemerataan, maka seluruh daerah seharusnya mendapat bagian. 

Menurutnya, dana yang mencapai Rp2,3 triliun itu adalah uang rakyat, sehingga tidak boleh ada wilayah yang dianaktirikan.

"Inilah yang disebut tidak adanya keadilan," ucapnya.

Nada kekecewaan lebih keras datang dari legislator Fraksi PDIP, Esra Lamban.