Penjelasan Opsen Pajak Kendaraan dan Cari Hitungnya, Mulai Berlaku 5 Januari 2025

TRIBUNTORAJA.COM - Pemerintah memberlakukan pungutan pajak berupa tambahan pajak (opsen) pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terbaru 2025.

Pungutan pajak  ini tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

Pola pungutan pajak terbaru ini mulai berlaku Minggu (5/1/2025.

Beredar informasi bahwa pajak kendaraan yang diabayarkan saat perpanjangan STNK naik hingga 66 persen.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, dalam Pasal 83, Opsen 66 persen yang dimaksud merujuk pada pendapatan pajak yang menjadi hak pemerintah kabupaten/kota. 

Dalam sistem ini, pajak akan langsung dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, berbeda dengan ketentuan sebelumnya di mana pajak terlebih dahulu dipungut oleh pemerintah provinsi sebelum dibagikan kepada kabupaten/kota.

"Opsen merupakan pola bagi hasil untuk kabupaten/kota, yang berubah ialah kalau yang dulunya provinsi yang kumpul baru dibagi ke kabupaten/kota, tetapi sekarang tahun 2025 sudah langsung diterima kabupaten/kota dengan istilah opsen. Jadi sebenarnya tidak memberatkan wajib pajak dan pemerintah setempat," jelas Kepala Samsat Toraja Utara, H Jamrud.

Dengan penambahan ini, maka akan ada total tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor baru, yakni BBNKB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Adm STNK, dan biaya admin TNKB.

Dalam beleid ditetapkan opsen PKB dan opsen BBNKB sebesar 66 persen yang dihitung dari besaran pajak terutang.

Berikut penjelasan tentang itu opsen pajak kendaraan.

Opsen pajak merupakan tambahan pungutan pajak berdasarkan persentase tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).  

Pemungutan opsen dilakukan oleh pemerintah daerah bersamaan dengan pajak yang menjadi dasar pengenaan opsen. 

Opsen ini menggantikan skema bagi hasil sebelumnya dan menyesuaikan kewenangan pemerintah daerah tanpa menambah beban bagi wajib pajak.  

Dikutip dari Kemenkeu Learning Center, terdapat tiga jenis pajak daerah yang dikenakan opsen, yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).  

Secara umum, opsen tidak menambah beban administrasi bagi wajib pajak. Opsen PKB adalah pungutan tambahan oleh pemerintah kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan aturan yang berlaku.