PSU Pilkada Tana Toraja 2024 di Tarongko Diundur, KPU Kejar-kejaran Deadline

Sebelumnya diberitakan, rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil Pilkada 2024 tingkat Kabupaten Tana Toraja yang digelar di Toraja Pantan Hotel, Makale, ditunda.

Pleno sedianya dirampungkan KPU Tana Toraja Kamis (5/12/2024), ditunda saat pembacaan kejadian khusus untuk Kecamatan Makale. Diketahui 18 kecamatan lainnya telah merampungkan rekapitulasi.

Kejadian khusus tersebut diduga karena seorang pemilih di TPS 001, Kelurahan Tarongko, Kecamatan Makale, mewakilkan hak pilihnya. Sehingga disarankan untuk digelar Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Baca juga: Pilkada Serentak di Sulsel, Saudara Mentan dan Kabaharkam Polri Berjaya

“Setelah dibuka kejadian khusus, ternyata diduga ada yang salah mencoblos. Diduga mewakilkan hak pilihnya,” ungkap Humas Bawaslu Tana Toraja, Theofilus Lias Limongan saat dikonfirmasi Tribun Toraja, Kamis (5/12).

Kelurahan Tarongko diketahui menjadi kelurahan terakhir yang merampungkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Makale yang selesai pada Selasa (3/12).

Menurut Theofilus Lias, dugaan kejadian tersebut berpotensi pidana atas pelanggaran Pasal 178A UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

Baca juga: Sepi, Hanya 145 dari 411 DPT Hadir dalam PSU Pilkada Toraja Utara 2024 di TPS 03 Tikala

Pasal tersebut berbunyi setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Di mana menurut Theofilus, pelanggaran ini serupa dengan TPS 001, Lembang Ullin, Kecamatan Rembon yang juga menggelar PSU untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel juga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja.

“Sama kasus Ullin. Cuma kan tergantung motifnya, apakah itu terbukti atau tidak. Itu tergantung dalam klarifikasi yang dilakukan,” tutup Theofilus.

(*)