Megawati Soekarnoputri Sebut Ada Pihak yang Ingin Kuasai PDIP

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengungkapkan keinginannya untuk pensiun dari dunia politik dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga tanpa terlibat lagi sebagai ketua umum partai.

"Menurut aturan, saya sebenarnya sudah saatnya pensiun. Saya sebenarnya ingin lebih banyak waktu dengan keluarga tanpa harus memegang posisi ketua umum. Tapi ada permintaan dari Hasto untuk tetap memimpin. Saya bilang kepadanya, 'Pikirkan dulu, saya juga ingin kumpul dengan keluarga,'" kata Megawati dalam pidato politiknya di kantor pusat PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Namun, Megawati membatalkan rencananya untuk pensiun setelah mendengar kabar bahwa ada pihak yang berusaha merebut kontrol atas PDIP.

"Meskipun awalnya saya berencana untuk pensiun dan lebih banyak bersama keluarga, sekarang ada berita bahwa ada orang yang ingin mengambil alih PDIP. Ini sangat serius. Saya akhirnya memutuskan untuk tetap sebagai ketua umum," tambah Megawati.

Dia tidak mengungkapkan siapa pihak yang dimaksud akan mengambil alih partainya.

Baca juga: Megawati Soekarnoputri Umumkan 305 Calon Kepala Daerah dari PDIP di Pilkada 2024

Sebut Kapolri Harus Buka Pintu untuk Dirinya

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyebut, seharusnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka pintu ketika dirinya ingin bertemu.

Sebab itu merupakan hal yang wajar jika seorang warga memiliki niat untuk melakukan pertemuan dengan pemimpin polisi.

Megawati menjelaskan, keinginan dirinya untuk bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo itu bukan merupakan sebuah bentuk intimidasi terhadap proses hukum. 

Baca juga: Danny Pomanto Dapat Rekomendasi dari PDIP, Lawan Andi Sudirman di Pilgub Sulsel 2024

"Masa rakyat enggak boleh ketemu Pak Kapolri, kalau saya mau ketemu Pak Kapolri, Pak Kapolrinya kan mestinya buka pintu. Kalau intimidasi saya enggak ngomong di depan umum," kata Megawati dalam pidato politiknya di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024). 

"Kenapa enggak boleh ketemu di depan Kapolri, Kapolrinya mau enggak ketemu saya? Sampai hari ini enggak ada surat, Bu Mega yang terhormat gitu, ayo kita ngobrol," sambungnya. 

Megawati mengatakan, tak ada niat untuk melakukan intimidasi proses hukum yang ditangani kepolisian. Sebab dahulu dirinya yang memperjuangkan untuk memisahkan Polri dari ABRI. 

Baca juga: Usai Bertemu Jokowi, Besok Bacagub Sulsel Danny Pomanto Temui Megawati Terima Rekomendasi PDIP

"Ada orang ngomong lho kok saya mengintimidasi Kapolri, weh ini orang, bukan orang Indonesia ternyata, masa enggak ngerti aturan. Saya warga negara Indonesia, saya yang memisahkan Polri (dari ABRI)," tegas Megawati. 

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin ingatkan kembali pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa korupsi adalah extra ordinary crime.

Baca juga: 2 Menteri dari PDIP dan 1 dari Nasdem Diganti Pekan Ini, Jokowi: Saya Masih Punya Hak Prerogatif

Hal tersebut disampaikan Ali Mochtar Ngabalin merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang bilang akan menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit jika Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditangkap KPK.

"Tidak bisa karena KPK itu kan institusi negara, oleh UUD 1945 menjelaskan bahwa KPK itu adalah institusi negara dan Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa korupsi itu adalah extra ordinary crime, dan institusi satu satunya yang memiliki powerful itu adalah KPK," ucap Ngabalin Jumat (2/8/2024).

(*)