Pemerintah Siapkan Strategi untuk Turunkan Harga Tiket Pesawat

“Kami juga menyusun strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan,” katanya.

Selain itu, pemerintah berencana mempercepat kebijakan pembebasan Bea Masuk dan membuka larangan serta pembatasan (lartas) untuk barang impor tertentu yang dibutuhkan industri penerbangan.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi biaya perawatan pesawat, yang saat ini mencapai 16 persen dari total biaya operasional setelah avtur.

Baca juga: Kemenag Tegur Garuda Indonesia atas Insiden Pesawat Jamaah Haji Makassar Terbakar

“Di mana porsi perawatan berada di 16 persen dari keseluruhan setelah avtur,” ujarnya.

Pemerintah juga akan menyesuaikan mekanisme perhitungan tarif berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang.

Ini bertujuan untuk mengurangi beban ganda seperti PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC) bagi penumpang yang melakukan transfer atau berganti pesawat.

Baca juga: KPU Papua dan Papua Pegunungan Sewa Pesawat ke Jakarta

Luhut juga menekankan pentingnya mengevaluasi peran pendapatan kargo dalam menentukan Tarif Batas Atas tiket penerbangan.

Pemerintah sedang mempertimbangkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk beberapa destinasi prioritas.

“Ini bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan harga Tarif Batas Atas. Pemerintah juga akan mengkaji peluang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk beberapa destinasi prioritas,” ungkap Luhut.

Untuk memastikan implementasi dan evaluasi yang efektif, seluruh langkah efisiensi ini akan diawasi langsung oleh Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional.

Komite ini akan melakukan evaluasi detail terhadap harga tiket pesawat setiap bulannya.

(*)