2 Minggu Akses Jalan Tertutup Longsor, IPPEMSI: Tidak Ada Perhatian Pemerintah

TRIBUNTORAJA.COM - Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) turut perihatin dengan kondisi jalan di derahnya.

Pasalnya, sejumlah akses jalan kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan, lokasi longsor sejak 2 minggu lalu tidak juga dibersihkan sehingga menyulitkan aktivitas masyarakat.

Termasuk saat ada warga yang sakit, harus ditandu berkilo-kilometer untuk menjangkau akses jalan yang bisa dilalui kendaraan.

Ketua Umum IPPEMSI, Daniel Grand Saputra, mengaku sangat kecewa dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat.

Ia mengungkapkan, IPPEMSI cabang Makaksaar sudah koordinasi dengan Pemprov Sulsel soal longsor di daerahnya, namun tak ada respon.

"Sejak 2 minggu lalu longsor, tapi tak ada tanda-tanda kalau jalan itu akan diperbaiki. Tidak longsor saja jalan rusak, apalagi ini pasca longsor," katanya kepada Tribun Toraja, Sabtu (20/4/2024).

Akses jalan lain seperti ke Kabupaten Mamasa dan Polewali mandar (Polman) Sulbar sangat jauh.

Menempuh perjalanan yang jauh sudah menjadi hal lumrah bagi warga di Kecamatan Simbuang dan Kecamatan Mappak, Kabupaten Tana Toraja.

Daniel mewakili IPPEMSI mengatakan bahwa Pemprov Sulsel dan Pemkab Tama Toraja tidak pernah berkaca dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya.

"IPPEMSI melihat ada pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah. Longsor ini kan ada dua, yang pertama masuk dalam wilayah jalan Provinsi Sulsel yakni di wilayah Makkodo, yang kedua itu di Kelurahan Kondo Dewata, yang viral masyarakat ditandu itu masuk di wilayah jalan Provinsi Sulsel," tutupnya.

Selain itu, karena longsor, perekonomian masyarakat di sana juga terhambat, karena akses jalan yang dilalui penjual menuju lokasi sangat sulit.

"Ini sudah kali kesekian warga Simbuang terkesan tidak diperhatikan di sana karena masih sering terjadi pemadaman listrik akibat,nya jaringan seluler tidak stabil membuat informasi susah terdistribusi," ucapnya.

Sebelumnya, massa IPPEMSI Cabang Makassar mengadakan aksi demontrasi di kantor gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.

Tujuan dari pada aksi tersebut ialah meminta pertanggungjawaban Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, karena telah menarik anggaran yang telah disepakati Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan masyarakat Simbuang-Mappak.

Untuk diketahui, pada bulan Mei 2023, saat Andi Sulaiman jabat Gubernur Sulawesi Selatan, menganggarkan Rp 17 Miliar untuk memperbaiki ruas Masuppu, Pasobbo, dan Matangli.
(*)