MK Kabulkan Sebagian Gugatan tentang Ambang Batas Parlemen 4 Persen

Tayang: Kamis, 29 Februari 2024 18:04 WITA

Penulis: Redaksi | Editor: Donny Yosua

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terkait penerapan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional untuk menentukan perolehan kursi di parlemen.

Perludem menyatakan bahwa ketentuan ambang batas tersebut menyebabkan terbuangnya suara rakyat atau tidaknya suara pemilih yang dapat menjadi kursi di DPR RI.

MK memutuskan bahwa ambang batas parlemen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Pasal 414 Ayat (1) UU No 7/2017 dinilai tidak sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

MK sepakat dengan beberapa argumen yang diajukan oleh Perludem, dan memerintahkan revisi terhadap ketentuan ambang batas tersebut melalui revisi UU Pemilu.

Revisi ini sebaiknya selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Meskipun begitu, Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu yang mengatur ambang batas parlemen 4 persen tetap berlaku untuk tahapan penyelenggaraan Pemilu DPR 2024.

Ambang batas parlemen tidak akan berlaku lagi pada Pemilu 2029.

"Sebagai konsekuensi yuridisnya, norma Pasal 414 Ayat (1) UU No 7/2017 haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2024 dan tidak diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya kecuali setelah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen," ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra, Kamis (29/2/2024), saat membacakan pertimbangan putusan perkara 116/PUU-XXI/2023, di Gedung MK, Jakarta, dilansir Kompas.id.

Sumber: Kompas.com