Basuki Dikabarkan Mundur dari Jabatan Menteri, Sekjen PUPR: Belum Ketemu

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mohammad Zainal Fatah, menyatakan bahwa dia belum mengetahui mengenai isu mundurnya Basuki Hadimuljono dari jabatan Menteri PUPR.

Zainal menyatakan bahwa isu tentang kemungkinan mundurnya Basuki Hadimuljono muncul karena situasi tahun politik saat ini.

"Saya baru saja mendengar dari anda. Ini biasa saja, ini tahun politik," ujar Zainal saat menanggapi kabar tentang potensi mundurnya Basuki Hadimuljono dari jabatan Menteri PUPR, pada Kamis (18/1/2024) dikutip Kompas.com.

Zainal menegaskan bahwa Kementerian PUPR di bawah kepemimpinan Basuki Hadimuljono masih fokus pada pelaksanaan sejumlah proyek yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Lebih lanjut, Zainal mengakui bahwa ia belum pernah mendengar secara langsung apakah Basuki berencana untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

"Belum tahu saya juga, belum ketemu pak menteri," kata Zainal.

Baca juga: Menteri PUPR Basuki Disalami Kaisar Jepang saat Terima Penghargaan, Begini Kisahnya

Di sisi lain, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah rumor bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Ari menegaskan bahwa kedua menteri yang berlatar belakang profesional tersebut tetap solid dan kompak dalam membantu Presiden Joko Widodo.

"Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya," tegas Ari Dwipayana.

Baca juga: PUPR Disebut Guyur Proyek ke Solo, Menteri Basuki: Tidak Ada yang Namanya Prioritas

Ari lebih lanjut menyatakan bahwa ada pihak yang dengan sengaja menyebarkan isu bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan mundur.

"Terkait isu yang sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan. Tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut," kata Ari.

(*)