10 Potensi Gangguan Pada Pemilu 2024, dari KKB Hingga Hacker, Poin Pertama Paling Rawan

"Kalau pengamanan pemilu belum ada secara resmi jumlahnya. Tapi kita siagakan hampir sama dengan tahun sebelumnya, pemilu sebelumnya. (Jumlahnya) Tergantung permintaan kepolisian. Kita siap, berapapun yang diminta kita siap," kata dia.

Sejauh ini, kata Ali, satuan-satuan yang diproyeksikan untuk membantu pengamanan Pemilu 2024 ke sejumlah daerah di seluruh Indonesia tidak jauh berbeda dengan pemilu pada tahun 2019 lalu.

Namun demikian, kata dia, perbantuan pengamanan di wilayah DKI Jakarta lebih diutamakan.

"Memang beberapa satuan sudah kita siapkan terutama di DKI yang lebih full (banyak) karena di sini pesta demokrasinya kan di DKI. Tapi kita semua ini membantu tugas Polri dalam pengamanan Pemilu," kata Ali.

Laksamana Muhammad Ali juga menyebut telah menyiapkan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk mengirim logistik Pemilu 2024 ke pulau-pulau terpencil dan terluar.

KRI, kata dia, disiapkan untuk membantu distribusi logistik ke wilayah yang tidak dapat dijangkau dengan transportasi darat maupun udara.

Namun demikian, lanjut dia, belum ada permintaan secara resmi dari instansi terkait mengenai jumlah KRI yang akan dimanfaatkan untuk distribusi logistik pemilu 2024 tersebut.

"Untuk secara resmi memang belum ada permintaan untuk itu. Namun dari tahun ke tahun biasanya kita menyiapkan beberapa unsur KRI untuk membawa kotak pemilu ya, kotak suara, logistik kemudian apa yang dibutuhkan," kata Ali.

"Terutama ke pulau-pulau terpencil pulau-pulau terluar yang tidak bisa dilewatkan melalui udara, melalui darat jelas nggak bisa, melalui udara nggak bisa karena di sana tidak ada bandara, hanya ada pelabuhan maka kita akan menugaskan kapal-kapal kita untuk ke pulau-pulau terpencil atau pulau-pulau terluar," sambung dia.

Ali mengatakan biasanya permintaan tersebut akan disampaikan oleh instansi terkait terlebih dulu kepada Panglima TNI. Kemudian, kata dia, Panglima TNI akan memerintahkan TNI AL untuk menyiapkannya.

"Biasanya memang waktunya nanti setelah mendekati taun 2024 nanti, kita sudah siapkan," kata dia.

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(KemenPPPA), Pribudiarta N Sitepu, meminta anak-anak tidak dilibatkan dalam kepentingan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

Dirinya mengingatkan bahwa dalam proses kampanye terdapat sejumlah perbuatan yang harus dijauhkan dari anak-anak.

"Perlu kesadaran semua pihak, termasuk seluruh peserta pemilu dan pemilihan serentak agar tidak melibatkan anak untuk kepentingan politik, misalnya dalam penyelenggaraan kampanye terbuka ada lontaran yel-yel dengan nada menghujat, umpatan, fitnah dan kampanye hitam merupakan hal-hal yang sering terjadi dalam kampanye," ujar Pribudiarta.

Pribudiarta mengatakan perlindungan hak anak harus tetap menjadi prioritas oleh semua pihak pada Pemilu 2024.