Stok BBM Subsidi Hanya Cukup Sampai Awal Desember

TRIBUNTORAJA.COM - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan kuota bahan bakar minyak bersubsidi tak akan cukup hingga akhir Desember 2023. Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi menyampaikan, untuk itu pihaknya mendorong peningkatan pengawasan dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Diketahui, kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 17 juta kilo liter (KL).

“Kita mengharapkan agar BBM subsidi yang kuotanya ditetapkan 17 juta KL pada tahun 2023, dapat mencukupi hingga akhir tahun," papar Iwan dalam keterangan yang diperoleh, Kamis (3/8).

"Berdasarkan realisasi hingga saat ini, kuota BBM bersubsidi diperkirakan hanya akan cukup hingga awal Desember 2023. Untuk itu, diperlukan upaya keras agar pendistribusian BBM subsidi ini tepat sasaran dan tepat jumlah," sambungnya.

Untuk memastikan pemanfaatannya tepat sasaran, BPH Migas bersama instansi terkait membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Monitoring BBM Subsidi. Iwan mengungkapkan, subsidi BBM yang diberikan kepada golongan masyarakat tertentu ini merupakan wujud tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap warga negaranya.

Mengingat terbatasnya anggaran Pemerintah, maka perlu dilakukan pengawasan yang ketat agar tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan agar BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume, antara lain penggunaan QR Code dan menertibkan penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi melalui peningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah.

“Kenyataannya, banyak surat rekomendasi yang masih perlu diklarifikasi lagi. Sebagai contoh, kebutuhan melaut nelayan misalnya sekitar 20 liter BBM untuk 2 hari dan biasanya beristirahat sehari untuk tidak melaut," papar Iwan.

"Tapi, yang terjadi, nelayan setiap hari mengambil jatah BBM subsidi dan kemudian dijual ke pengepul. Ini yang akan kita tertibkan, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, satgas ini beranggotakan wakil dari BPH Migas dan pihak terkait lainnya, seperti PT Pertamina, dan bertugas melakukan monitoring kuota BBM bersubsidi di seluruh Indonesia. Selain itu, mitigasi pencegahan over kuota, terutama pada wilayah dengan potensi penyalahgunaan seperti wilayah pertambangan, perkebunan dan pelabuhan.

Impor Disorot

Terpisah, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyebut ketergantungan Indonesia dalam mengimpor bahan bakar minyak (BBM) sebagai suatu permasalahan yang besar.

Ia mengatakan, ketergantungan tersebut karena ketidakmampuan negara untuk memenuhi berbagai kebutuhan BBM di dalam negeri.

Menurut Eddy, ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh lifting migas Indonesia yang selalu turun setiap tahunnya.

"Padahal setiap kali kita melakukan pembahasan dengan Kementerian ESDM dengan SKK Migas, selalu yang disampaikan adalah 2030 target lifting migas kita satu juta barel per hari," katanya.

"Sekarang sudah di bawah 600.000 barel per hari. Target itu direvisi sedikit saja menjadi 615.000 per hari untuk tahun 2024," tambah Eddy.

Dalam catatan SKK Migas, realisasi lifting minyak pada kuartal I tahun 2023 mencapai 613,7 ribu barel oil per day (bopd). Jumlah tersebut setara 92,8 persen dari target 660 ribu barel oil per day. Adapun nilai itu merupakan realisasi per 31 Maret 2023.

Eddy kemudian mengatakan, secara energi Indonesia masih belum berdaulat dan mandiri karena ketergantungan pada impor. Ini yang kemudian ia sebut sebagai permasalahan besar.

"Dua ketergantungan terbesar yang kita alami saat ini adalah impor energi dan impor pangan. Dua-duanya sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Ini yang membuat kantong kita jebol," ujar Eddy.

Maka dari itu, ia menyebut kebijakan energi yang dimiliki Indonesia secara keseluruhan masih belum tepat pada relnya. Eddy juga menyinggung permasalahan besar lainnya dalam kebijakan energi RI adalah subsidi BBM yang tak tepat sasaran seperti yang terjadi pada pertalite dan LPG 3 kg.(*)