Pemilu 2024

Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, 8 Parpol Tegaskan Demokrasi Jangan Mundur

Sistem proporsional terbuka yang diterapkan di pemilu Indonesia saat ini merupakan kemajuan demokrasi sehingga tak seharusnya diganti.

Penulis: redaksi | Editor: Donny Yosua
IST/Kompas
Sebanyak delapan Partai Politik (Parpol) Politik menyatakan sikap menolak Pemilihan Umum (Pemilu) dengan sistem proporsional tertutup di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023). 

TRIBUNTORAJA.COM - Sikap menolak Pemilihan Umum (Pemilu) dengan sistem proporsional tertutup dinyatakan oleh delapan dari sembilan partai politik (parpol) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Kedelapan parpol itu yakni Partai Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Mereka berargumen, sistem proporsional terbuka yang diterapkan di pemilu Indonesia saat ini merupakan kemajuan demokrasi sehingga tak seharusnya diganti.

"Kami tidak ingin demokrasi mundur!" kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, dilansir dari Kompas.com Minggu (8/1/2023).

Sebaliknya, pemilu dengan sistem proporsional tertutup dinilai sebagai kemunduran demokrasi.

Pasalnya, rakyat tak bisa memilih langsung calon anggota legislatif (caleg) seperti sistem pemilu proporsional terbuka.

Rakyat hanya bisa memilih parpol dalam pemilu proporsional tertutup, dan caleg terpilih ditunjuk oleh partai.

"Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi," lanjut Airlangga.

Ia mengatakan, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan pilihan tepat.

Sistem ini telah diterapkan pada empat pemilu di Tanah Air, yakni tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Sistem pemilu proporsional terbuka juga disebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22-24/PPU-VI/2008 yang dibacakan pada 23 Desember 2008.

Jika muncul gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu mengenai sistem pemilu proporsional terbuka, dinilai akan menjadi contoh buruk bagi hukum di Indonesia jika dikabulkan MK.

"Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum di Indonesia dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem," ujar Airlangga.

Kedelapan parpol itu kemudian meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved