PMTI Undang Tokoh Lintas Agama di Perayaan Natal Nasional di Kota Makassar

MAKASSAR, TRIBUNTORAJA.COM - Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI) akan menggelar perayaan Natal nasional di Makassar.

Natal nasional PMTI kali pertamanya dilakukan di Kota Makassar. Perayaan keagamaan ini sebelumnya dilangsungkan di Jakarta.

Ketua Panitia Nasional Natal PMTI, Adrianus Perenden mengatakan, acara Natal nasional PMTI digelar di  Makassar.

Tahun lalu, ada pemikiran bahwa ada baiknya dilakukan di Makassar tidak di Jakarta terus. 

Apalagi masyarakat Toraja berasal dari Sulsel, wajahnya serambinya, cerminnya ada di Sulsel.

"Ini alasan sehingga pertama sekali Sulsel ditunjuk sebagai tuan rumah, kita mau gelaran ini dimulai dari asal kita sendiri, di Sulsel," ucapnya dalam Ngobrol Virtual (Ngovi) Tribun Timur, Kamis (5/1/2023).

Ngovi ini bertema 'Perhimpunan Masyarkat Toraja Natal Nasional di Makassar' ditayangkan lewat YouTube dan Facebook Tribun Timur pukul 12.00 WITA.

Adrianus memaparkan, agenda ini jadi ajang silaturahmi dan ajang konsolidasi.

Acara pokok ada dua, yakni ramah tamah yang berlangsung di kediaman Wali Kota Makassar Danny Pomanto Kamis (5/1/2023) dan perayaaan Natal di Hotel Myko, Jumat (6/1/2023).

"Kami mengundang tokoh masyarakat lintas agama, bukan hanya Kristen," katanya.

Diprediksi ada 3 ribu yang akan hadir.  Sebelum acara ibadah pada Jumat (6/1/2023) akan didahului perayaan nasional dihadiri gubernur, forkopimda Sulsel, Wali Kota Makassar, Forkopimda Makassar dan organisasi kerukunan yang ada di Sulsel 

Panitia sudah melakukan persiapan  semaksimal mungkin. 

"Soal keamana kita sudah koordinasi, izin sudah ada, itu menandakan acara ini berjalan resmi, betul-betul dilaporkan kepada pihak yang berkewajiban dalam hal itu," tuturnya.

Sebelum acara puncak ini, rangkaian acara telah berlangsung menyambut perayaan Natal PMTI, salah satunya kegiatan sosial bedah rumah.

PMTI Bedah 12 rumah warga Toraja di Bara-Baraya Makassar

Jumlahnya ada 12 rumah warga Toraja di kelurahan tersebut dianggap tidak layak huni. (*)